Tolak RUU TNI, Mahasiswa GMNI dan HMI Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Mahasiswa GMNI dan HMI yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Remmbang

Aliansi mahasiswa rembang yang terdiri dari Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) dan juga Himpunan mahasiswa islam (HMI) kabupaten rembang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kabupaten rembang yang bertajuk "Mahasiswa Rembang Menggugat", kamis (08/04/2025).

Aksi unjuk rasa tersebut dengan massa aksi puluhan orang yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00, dalam demontrasi tersebut Aliansi Mahasiswa Rembang menyuarakan beberapa hal yang kaitannya menjadi persoalan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh korlap aksi, Dandung "dalam aksi ini ada beberapa tuntutan yang akan kita suarakan, meliputi isu nasional yang hari ini menjadi problematika dan dinamika nasional."

Isu nasional yang disuarakan dalam aksi tersebut ialah terkait dengan pengesahan UU TNI yang dianggap tida ada urgensi dan juga sangat tergesa-gesa, hal tersebut seperti yang disampaikan korlap waktu orasi. "Kita tahu betul bahwa yang terjadi di nasional hari ini, seperti UU TNI yang dimana hal tersebut tidak ada urgensi dan tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Justru hal tersebut menjadi polemik di bawah yang tidak ada habisnya". Sahut Dandung.

Selain isu tersebut ada beberapa isu lainnya yang juga menjadi fokus peserta aksi, seperti yang disampaikan Dandung ketika orasi "kita ingat betul bagaimana RUU TNI yang dengan cepat tiba-tiba disahkan menjadi UU TNI, belum juga kelar problematika UU TNI sudah ada lagi RUU polri yang juga menjadi pembahasan. RUU polri sendiri merupakan salah satu upaya untuk membentuk instansi yang super power sehingga hal tersebut akan rawan akan kesalahgunakan wewenang sehingga kami menuntut dengan tegas untuk segera memberhentikan pembahasan RUU polri."

Para peserta aksi sempat ingin menerobos masuk ke ruangan dikarenakan para peserta aksi tidak ditemui oleh para pimpinan maupun anggota dewan, dan akhirnya para peserta ditemui oleh sekretariat DPRD. Namun para peserta aksi tetap meminta dalam tandatangan tuntutan tersebut harus di tandatangani oleh ketua DPRD kabupaten rembang, sehingga tuntutan tersebut baru bisa ditandatangani pada keesokan harinya.

Dalam aksi tersebut, terdapat kejadian yang tidak diinginkan. Yakni orang tua dari salah satu peserta aksi mendapatkan tindakan intimidasi dirumahnya ketika pas waktu aksi tersebut, sehingga para peserta aksi yang lain bergeser ke markas kodim rembang untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi. 

Dalam permintaan konfirmasi dan klarifikasi tersebut, peserta aksi kembali berorasi dan tidak ada respon hingga kurang lebih 1jam kemudian baru bisa ditemui oleh salah satu anggota TNI untuk memberikan konfirmasi.